Tol Laut Berhasil Mengurangi Disparitas Harga Bahan Pokok

Kepercayaan investor telah menunjukkan bahwa Indonesia masih dianggap sebagai negara yang potensial untuk manufaktur dan produksi untuk pasar domestik dan ekspor. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun total 949 tempat penyimpanan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2018, kementerian membangun 103 waduk, Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Selasa.

Tahun ini, kementerian berencana untuk membangun 104 tempat penyimpanan di seluruh Indonesia, sehingga jumlah total tempat penyimpanan yang dikembangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjadi 1.053, menurut menteri. Kementerian itu mengembangkan waduk karena beberapa daerah masih menghadapi kekurangan air bersih, tambahnya. Waduk retensi memiliki kapasitas mulai dari seribu hingga 500 ribu meter kubik dengan kedalaman di bawah 15 meter.

Waduk retensi berfungsi untuk memasok air untuk irigasi pertanian dan air bersih untuk umum, terutama di musim kemarau ekstrem. Jokowi telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan cekungan retensi dengan mengeluarkan instruksi presiden No.1 tahun 2018 tentang Percepatan Cekungan Retensi dan Pengembangan Kolam Basah Lainnya di Daerah Pedesaan.

Presiden telah menugaskan Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengimplementasikan pengembangan kolam retensi dan kolam basah lainnya. Program jalan tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga bahan pokok di bagian timur Indonesia, kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Beberapa orang menyatakan ragu tentang program jalan tol laut. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melaksanakan program, Lukita menyatakan di sini pada hari Senin.

Pemerintah telah membangun infrastruktur, salah satunya adalah jalan tol laut, untuk mengurangi disparitas harga. Ini adalah harga yang harus kita bayar ketika kita membangun bagian timur Indonesia tanpa infrastruktur? Menteri mencatat. Jika perbedaan harga antara Indonesia Timur dan Barat masih ada, keadilan belum terwujud, katanya.

Kesenjangan harga antara Maluku dan Papua masih ada. Kondisi ini menunjukkan ketidakadilan, tambahnya. Masih ada ego sektoral antar lembaga atau institusi dalam pelaksanaan program jalan tol laut.

################################################

Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga sangat diperlukan, terutama untuk bongkar muat dan mendapatkan informasi yang akurat tentang kebutuhan dan potensi suatu daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa harga bahan pokok di bagian timur Indonesia turun rata-rata 15-20 persen. Dia mencatat bahwa pemerintah akan mendistribusikan 50 kapal untuk perusahaan milik negara dan 50 kapal untuk sektor swasta tahun ini. Jalan tol laut memiliki potensi untuk merebut pasar kargo udara karena harganya kompetitif, menteri menjelaskan.

Sumadi dan Lukita sebelumnya menandatangani deklarasi MV Dorolonda mengenai program tol laut menjelang Hari Pers Nasional 2019. Deklarasi tersebut, ditandatangani di atas MV Dorolonda di Pelabuhan Tanjung Perak, di sini, pada hari Senin, berisi beberapa langkah yang harus diambil untuk meningkatkan Program tol laut diperkenalkan oleh Jokowi kembali pada tahun 2015.

Dari berbagai langkah tersebut, yang pertama adalah mendesak berbagai pihak untuk terlibat dalam moda transportasi ini untuk mendukung digitalisasi segera proses dan sistem transportasi laut, sehingga dapat lebih efektif, efisien, dan transparan.